Pemecatan 51 Pegawai KPK
Berita yang masih menjadi “ kembang lambe” media televisi hari Rabo, 26 Mei 2021 adalah tentang pemecatan 51 pegawai KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ), bahwa Setelah menuai polemik, 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bakal dipecat.Sementara sisanya, sebanyak 21 orang bakal mengikuti pembinaan lanjutan, sebagaimana dilansir Tribunnews.com, Edisi 26 Mei 2021
Terkait mekanisme kepegawaian yang diatur oleh BKN ( Badan Kepegawaian Nasionall ) sebenarnya telah dilakukan secara gradual, hingga hasil TWK memunculkan polemik publik. pun presiden RI turut urun dalam hal ini prsiden menyatakan bahwa hasil TWK tidak dapat dijadikan dasar pemecatan pegawai.
Namun nampaknya KPK tidak mengindahkan pernyataan presiden tersebut, sehingga seolah dinilai jadi bentuk pembangkangan.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono menyatakan keputusan untuk tidak meloloskan 51 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah bentuk pembangkangan.
Giri yang merupakan salah satu dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK, menilai KPK sebagai lembaga negara di bidang pemberantasan korupsi telah mengabaikan Instruksi Presiden Joko Widodo terkait polemik ini.
"Tentu ini adalah bentuk dari pembangkangan dari lembaga negara. Karena Presiden sudah jelas mengatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan, pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus keluar dari KPK," kata Giri, sebagaimana dilansir CNN Indonesia
Mencermati perihal tersebut sebenarnya merupakan salah satu dinamika kehidupan, di mana apapun bisa terjadi dalam kehidupan, baik kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat. yang pasti pihak yang berpolemik harus tetap mengedepankan argumen secara rasional ilmiah dan juga tetap memegangi etika publik, sebab jika terjadi polemik liar pasti akan mengakibatkan terciderainya pranata kehidupan sosial yang endingnya dapat dipastikan timbulnya disintegrasi.
Ekspresikan suara hati sebebasnya, namun tetap pada koridor hukum dan regulasi yang ada, dan tetap berpegang pada adab ketimuran yang adiluhung.
